peraturan tentang tenaga kontrak instansi pemerintah. Mencabut : PMK No. peraturan tentang tenaga kontrak instansi pemerintah

Mulyana August 01, 2022. Dalam pengaturan besaran gaji PPPK, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Buruh melakukan unjuk rasa di seputar bundaran Bank Indonesia, Jakarta, memperingati Hari Buruh Sedunia, Senin (1/5/2017). 03/2022] Dalam surat tersebut,. Perekrutan tenaga honorer diper-bolehkan untuk dilakukan oleh instansi pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang mengatur Pegawai Tidak Tetap (PTT) di dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaanHal ini merujuk pada ketentuan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 49/2018 tentang Manajemen PPPK yang diundangkan pada 28 November 2018, bahwa pada 28 November 2023 atau 5 (lima) tahun sejak diundangkan, tidak ada lagi pegawai non-ASN selain PNS dan PPPK. Menurut Tjahjo, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, status tenaga honorer di pemerintahan. Penetapan kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Instansi Pemerintah dialokasikan bagi setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi. Instansi pemerintah juga diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP. di Instansi Pemerintah lainnya ; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli Bupati Jombang lainnya dalam m Menurut Perbup Jombang definisi tenaga ahli ialah tenaga ahli/akademisi yang mempunyai keahlian dibidang tertentu, yang ditugaskan untuk membantu dan kesejahteraan umum, dan daerah memiliki memberikan saran pertimbangan kepada Bupati. (2) Pembimbing Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Memang benar sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang diubah, dihapus atau ditetapkan pengaturan baru. Menteri Bahlil Bakal Tindak Tegas TikTok jika Tidak Ikuti Aturan. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danMeski demikian, aturan mengenai karyawan kontrak hanya dijelaskan secara garis besar di UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. BAB I KETENTUAN. pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu. bekerja pada instansi pemerintah. Tetapi staf kehormatan tidak dapat menjadi pegawai pemerintah menggunakan kontrak, mengingat untuk menjadi pegawai pemerintah yang menggunakan kontrak. Dani Jumadil Akhir , Okezone · Rabu 05 Desember 2018 09:32 WIB. PPPK didefinisikan sebagai pegawai ASN yang diangkat jadi pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-undang. 4) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 4 Mukti Fajar dkk, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010,h. Pasal 3 Ruang Lingkup pengaturan dan penataan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintahan Kabupaten. pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan g. INFO PENDIDIKAN – Surat Edaran MENPAN Pendataan Tenaga Honorer di Lingkungan Instansi Pemerintah. pu. Ilustrasi: Foto Setkab. Namun, pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS atau PPPK harus. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan. Ada empat hal yang menjadi fokus buruh, yaitu mengenai kontrak kerja, pesangon, pengupahan, dan outsourcing . Demikian jawaban kami tentang syarat mempekerjakan TKA sementara, semoga bermanfaat. Perjanjian Kerja Harian Lepas dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, 2. Tahun 2022. Dengan adanya pemberitahuan tersebut Calon Tenaga Harian Lepas ( THL ) segera bisa melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan menggunakan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 ( dalam pasal 3 ). Peraturan pemerintah tentang kerjasama antar instansi. : 24 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN ORGANISASI,. 02. Aturan terkait dengan gaji dan tunjangan PPPK itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian. A A A. 1. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP PKWT-PHK). Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pemerintah pusat berwenang mengembangkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Kegiatan Market Sounding Paket Pengadaan Jasa Konsultan Kajian Manajemen Data. [1] Pekerja. 25 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pasal 13 ayat (3) 26 Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54. UU 2/2017 mengamanahkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan diatur dalam Peraturan Presiden. Dia menyebut hal ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen PPPK. 231 PERATURAN BERSAMA TENTANG PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG DAN. KEP. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 2. 05/2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 202/PMK. Menurut Tjahjo Kumolo, penghapusan tenaga honorer ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. PMK No. Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database BKN 2. Peraturan Menpan RB atau Permenpan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perlindungan Berupa Manfaat Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Dan Jaminan Kematian (JKM) Bagi Pegawai Non PNS (Non-Pegawai Negeri Sipil) Yang Bertugas Pada Instansi Pemerintah, diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan. 000 (satpam atau sopir) dan Rp 2. 03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah tentang Penghapusan Tenaga Honorer pada Instansi Pemerintahan yang tersirat dalam pernyataan “Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah aturan mengenai besaran gaji para pegawai non PNS yang berada di instansi pemerintah yakni Kementerian/Lembaga (K/L). Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)menyebutkan bahwa pegawai non-PNS yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi PPPK. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini. 00/2022 tertanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah ditujukan untuk Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Para Pejabat Pembina. PNS. Baca juga: Menpan-RB: Tenaga Outsourcing Tetap Bisa Dipekerjakan di Kementerian/Lembaga Sesuai Kebutuhan JAKARTA, KOMPAS. 9Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 325 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pendataan Bangunan Gedung; Mengingat : 1. BAB II JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN PNS Pasal 4. Instansi non Pemerintah adalah organisasi atau. 03/2022 tentang Status kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. pedoman pelaksanaan . Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai. Tenaga kerja bongkar. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Diberikan kepada Pegawai PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat. go. 02. Perbedaan pekerja harian lepas dan pekerja bulanan pada pokoknya terletak pada perhitungan pembayaran upah. Peraturan Perundang-undangan. B/185/M. 5 Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah No. Pengertian Tenaga Kontrak Honorer Pemerintah. adan usaha . Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia. Hingga saat ini, belum terdapat Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara khusus tentang ketentuan yang lebih teknis operasional terkait dengan pengangkatan PTT tersebut. 49/2018 tentang Manajemen PPPK pun menyebutkan bahwa Pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), setelah honorer dihapus, status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti. Mulai dari pegawai negeri dan BUMN. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Penegasan itu disampaikan seiring Lebaran yang makin dekat, pencairan THR 2021 pun kian dinantikan para pekerja baik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di sisi lain, PPNPN bukan merupakan ASN atau pegawai negeri. Instruksi presiden mengenai pengembangan wisata, dan lainnya. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. KOMPAS. 19, Jun 2023. instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa kontrak kerja konstruksi untuk. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PERPRES No. Salah satu wacana yang paling jadi sorotan adalah. Menimbang : a. 49/2018 tentang Manajemen PPPK. 03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi. Tenaga honorer akan dihapus pada 28 November 2023. 000. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja (Berita Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72005); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM. Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi. Berbeda dengan PNS, PPPK bukan pegawai tetap di pemerintahan. Pekerja Kontrak Juga Dapat THR, Begini Hitungannya. Modul ini penting dipahami karena memuat dasar-dasar pengetahuan yang perlu, bagi para pengelola Sumber Daya manusia (SDM) baik dalam instansi pemerintah maupun swasta sebagai pedoman umum dalam melakukan rekrutmen dan perencanaan pegawai. Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah rencananya akan menghapuskan tenaga kerja honorer atau tenaga kerja non-ASN. SE ini merupakan tindak lanjut dari SE sebelumnya, Nomor B/185/M. Berkitan dengan larangan instansi pemerintah untuk merekrut tenaga honorer sebagaimana yang Anda sebutkan di atas, Pasal 96 PP 49/2019 mengatur sebagai berikut: Pejabat Pembina Kepegawaian (“PPK”) dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Selasa, 18 Jan 2022 10:24 WIB. ; BAB III KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN HAK TENAGA KONTRAK KERJA DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 8 Tenaga Kontrak Kerja Daerah berkedudukan sebagai bagian dari Pemerintah Daerah yang bertugas membantu pelaksanaan tugas. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan pemerintah Daerah Kota Tangerang. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran. 5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang. Substansi PP No. maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Penghapusan pegawai honorer di instansi pemerintahan. Sehubungan dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honor menjadi calon pegawai negeri sipil pasal 8 tersebut, maka diminta kepada seluruh. ”) beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian. Tentang P e m a n f a a t a n D a t a P e r s e r o a n T e r b a t a s D a l a m R a n g k a P e n g a d a a n B a r a n g / J a s a P e m e r i n t a h Tahun 2023 Perjanjian Kerja Sama Senin, 13 Juni 2022 Tak seperti bagi penerima lain yang hanya disebutkan komponen dan acuan besarannya, PP Nomor 16 Tahun 2022 menyebutkan besaran THR dan gaji ke-13 untuk mereka secara spesifik dalam halaman lampiran. com – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) akan menghapus sistem tenaga honorer mulai November 2023. PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SKPD : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan. b. DOWNLOAD SE MENPAN PENDATAAN TENAGA NON ASN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERITAH PDF. Tahun 2023 Perjanjian Kerja Sama. Dalam Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 28 September lalu itu, diatur mengenai besaran gaji hingga ragam tunjangan yang bakal. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaga Nonstruktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, Lembaga Penyiaran Publik, dan Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dasen dan Tenaga Kependidikan pada Per guru an Tinggi N egeri Baru sesuai dengan ketentuan peraturan. pelaksanaan dukungan administrasi Biro. Pada tanggal 31 Mei 2022, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengeluarkan surat bernomor: B/185/M. 10 Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan. COM, BANGKA-- Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. Kebijakan ini dimulai pada 28 November 2023 nanti. 02. Peraturan Penggunaan Tenaga Outsourcing di Instansi Pemerintah. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen ASN dan pengawasan. Hukumonline. Perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan; 3. Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986); 8. Glosarium. Ulasan Lengkap. com, Jumat (14/1/2022). antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 jo PP Nomor 43 Tahun 2007, yang diubah dalam PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer. pemerintah tentang tenaga honorer yang ada di instansi-instansi pemerintah. Dalam Surat Menpan RB Nomor 185/M. bekerja pada instansi pemerintah. PP UU Cipta Kerja tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Keputusan Kepala LKPP 857. 5. 03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo meminta kementerian dan lembaga pemerintah. 21 Peraturan Pemerintah Manajemen PPPK Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 11. Berkitan dengan larangan instansi pemerintah untuk merekrut tenaga honorer sebagaimana yang Anda sebutkan di atas, Pasal 96 PP 49/2019 mengatur sebagai berikut: Pejabat Pembina Kepegawaian (“PPK”) dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 3. Aksi buruh serentak dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia menuntut agar pemerintah menghapuskan sistem. com - Pemerintah berencana menghapus pegawai berstatus honorer di badan pemerintahan mulai tahun 2023. Pegawai Harian Lepas. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah Dan Atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Edaran. 2. pemerintah telah diatur dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. Sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK (PP Manajemen PPPK), tenaga kontrak yang saat ini bekerja di. lkpp. 2018/NO. 03/2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Padahal secara regulasi, dalam Pasal 8 PP No. PPh Pasal 21/26. Menindak pengangkatan tenaga honorer menjadi PK3, Tjahjo Kumolo telah meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-ASN (non. Sehingga, tenaga honorer/kontrak dan sejenisnya tidak. kerjasama pemerintah dengan . Berikut ini rincian lengkap THR dan gaji ke-13 untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik; d. Merdeka. is, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu. Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berisi penetapan 9 (sembilan) pelaku pengadaan, salah satu diantaranya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410); 6. "Terkait tenaga honorer, melalui PP (peraturan pemerintah), diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023," kata Tjahjo, dalam keterangannya yang. 5. 49/2018 tentang Manajemen PPPK. 900 - Rp2. 000,- (lima belas juta rupiah). com - Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi salah satu hal yang dinantikan banyak pekerja. apakah peraturan ini masih berlaku?mengingat beberapa peraturan pada dasar hukum didalamnya ada yang sudah tidak berlaku. Yang jelas pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian," terang Anas, dikutip dari Menpan RB. 724 PPPK. tenaga dengan perjanjian kerja. Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. U. Karena pegawai PPPK adalah juga pegawai ASN, maka Tenaga Kontrak Honorer juga berhak mendapatkan cuti, termasuk cuti melahirkan. e. Oleh karena itu, instansi pemerintah juga diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan. 02.